LUBUKLINGGAU – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LBH PETA Sumatera Selatan menggelar kegiatan silaturahmi dan buka puasa bersama dengan organisasi masyarakat (Ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta insan pers pada Senin (16/03/2026).
Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Melalui FGD Kita Serap Aspirasi Bersama LSM dan Ormas di Bumi Silampari”. Forum ini menjadi ruang dialog untuk menampung aspirasi masyarakat sekaligus memperkuat sinergi antara elemen masyarakat sipil, media, dan aparat penegak hukum.
Ketua DPD LBH PETA Sumatera Selatan, Hazam, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan langkah untuk mempererat komunikasi dan kolaborasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas sosial serta mendukung penegakan hukum yang adil dan transparan.
“Kegiatan ini penting sebagai ruang silaturahmi dan dialog bersama. Melalui forum seperti ini, berbagai organisasi masyarakat, LSM, dan insan pers dapat menyampaikan gagasan, kritik, serta saran demi kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah,” ujar Hazam.
Menurutnya, LBH PETA juga mendukung program-program pemerintah dalam membangun bangsa serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkeadilan dan berpihak kepada masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, LBH PETA Sumatera Selatan juga menyampaikan dukungan kepada institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
“Kami mendukung Polri dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta berharap sinergi antara kepolisian, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat dapat terus terjalin dengan baik,” tambahnya.
Sementara itu, salah satu pemateri diskusi, Efranika Prandita, menyampaikan bahwa secara konstitusional posisi kepolisian berada di bawah naungan Presiden sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan.
Menurutnya, hal tersebut penting untuk menjaga independensi institusi kepolisian dari berbagai kepentingan di luar sistem pemerintahan yang sah, sekaligus memastikan Polri dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan akuntabel.
“Penempatan Polri di bawah Presiden bertujuan menjaga stabilitas pemerintahan serta memastikan penegakan hukum berjalan secara profesional dan bebas dari intervensi kepentingan,” jelasnya.
Kegiatan FGD juga memberikan kesempatan kepada para peserta dari berbagai organisasi untuk menyampaikan pandangan serta aspirasi terkait isu sosial, hukum, dan pemerintahan yang berkembang di tengah masyarakat.
Acara kemudian dilanjutkan dengan deklarasi dukungan agar Polri tetap berada di bawah naungan Presiden, sebelum ditutup dengan buka puasa bersama sebagai simbol kebersamaan antara LBH PETA, organisasi masyarakat, LSM, dan insan pers di wilayah Bumi Silampari. ( Red)
Posting Komentar