MURATARA – Aroma dugaan korupsi kembali menyeruak dari lingkungan birokrasi di Kabupaten Musi Rawas Utara, Kali ini sorotan tajam mengarah ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tahun Anggaran 2025 . 14/6/2025
yang patut diduga dalam mengelola sejumlah belanja dengan pola mark up harga satuan serta manipulasi laporan pertanggungjawaban (SPJ).
Data yang dihimpun aktivis anti korupsi menunjukkan besarnya anggaran pada beberapa kegiatan yang dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan riil dan rawan diselewengkan.
Anggaran tahun 2025 yang dinilai Janggal Dan Patut Di pertanyakan dan di periksa oleh aparat penegak hukum.
" Dan masih banyak item-item yang kami nilai perlu untuk diperiksa oleh aparat penegak hukum. Tutur Aktivis Muda itu.
1. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, Rp 110.000.000.00;
2. Pengadaan mebel, Jumlah (30 Unit) Rp 80.000.000.00;
3. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan komunikasi SKPD (12 Laporan) Rp 200.000.000.00;
4. Penyediaan bahan logistik kantor
(3 Paket) Rp 100.062.000.00;
5. Penyediaan peralatan rumah tangga jumlah (24 Paket) Rp. 40.000.000.00;
6. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, Jumlah paket (420) Rp 90.000.000.00;
7. Administrasi Umum Perangkat Daerah, Rp 554.062.000.00;
Dari semua item anggaran berasal dari dana DAU Tahun 2025,
Total anggaran yang mencapai miliaran rupiah ini dinilai tidak wajar dan diduga membuka celah besar terjadinya praktik korupsi berjamaah.
Aktivis menilai modus yang digunakan diduga klasik: harga satuan dinaikkan, volume diperbesar, lalu SPJ disusun rapi seolah kegiatan berjalan sesuai prosedur.
“Ini pola lama yang terus dipelihara.
Anggaran sangat rawan dimainkan karena sulit diverifikasi secara detail. Dugaan kuat ada manipulasi bukti dan mark up,” ujar sumber dari kalangan penggiat anti korupsi,
mencapai angka fantastis. Pertanyaan publik pun muncul.
kegiatan apa yang begitu masif hingga menghabiskan miliaran rupiah ? Siapa saja pihak yang menikmati aliran dana tersebut?
Dugaan penggelembungan harga menjadi pintu masuk praktik bancakan anggaran.
Aktivis mendesak aparat penegak hukum, baik Kejaksaan maupun Kepolisian, segera turun tangan melakukan audit dan penyelidikan.
Pemeriksaan dokumen, vendor, serta alur pembayaran dianggap penting untuk membongkar dugaan permainan anggaran.
“Jika ini dibiarkan, maka praktik korupsi akan terus menjadi budaya. Rakyat berhak tahu ke mana uang mereka mengalir.
Jangan sampai Muratara hanya menjadi ladang bancakan elite,” tegas aktivis.
Kasus ini diprediksi akan terus bergulir dan berpotensi menyeret pihak lain.
Publik kini menunggu keberanian aparat hukum membuka tabir dugaan korupsi di Bagian Umum Sekretariat Daerah Musi Rawas Utara.
Jika terbukti, ini bukan sekadar penyimpangan administrasi, melainkan kejahatan yang merampas hak masyarakat. ( Red*)
Posting Komentar